KRISTALENTA - PARTAI DAMAI SEJAHTERA

* VISI dan MISI*


Visi PDS

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur, damai sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD'45 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu).


Misi PDS

1. Mempertahankan secara murni dan konsekuen, hakekat yang terkandung dalam kelima

"Sila” atau “Norma Dasar” bernegara sebagai tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itu

antara lain :
a. Adanya “kesempatan yang sama” bagi semua golongan masyarakat Indonesia ntuk

ikut mengambil peran aktif dalam kedudukan, Posisi dan jabatan-jabatan publik,

berdasarkan kemampuan dan keahliannya dan bukan berdasarkan golongan atau

kelompok atau like dan dislike.

b. Tiap-tiap penduduk bebas dan mendapat perlindungan yang nyata dan sama untuk

menganut agama yang diyakini secara pribadi tanpa tekanan untuk beribadat menurut

agamadan kepercayaannya itu.

2. Urusan agama terpisah sepenuhnya dari urusan negara. Urusan agama menjadi urusan

kelompok agama yang bersangkutan sendiri.

3. Setiap penduduk Indonesia harus bebas dari rasa ketakutan dalam menjalankan aktivitas

kehidupannya.

4. Setiap warga negara Indonesia harus dapat hidup layak dalam ukuran manusia beradab dan

berbudaya, tidak hanya cukup sandang dan pangan, tetapi berdasarkan suatu kriteria

kehidupan manusia yang layak meliputi sandang, pangan, papan, biaya kesehatan, biaya 3

pendidikan, biaya rekreasi, tabungan untuk perumahan di hari tua dan tabungan untuk biaya

di hari tua.

5. Setiap warga negara Indonesia bebas dari biaya pendidikan sampai dengan tamat Sekolah

Menengah Umum.

6. Setiap warga negara Indonesia harus mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan untuk

dirinya sendiri dan keluarga yang masih menjadi tanggung-jawabnya.

7. Setiap warga negara Indonesia yang termasuk ketegori terlantar karena tidak mempunyai

sanak saudara dan tidak mendapatkan pekerjaan harus berada dibawah pemeliharaan negara

secara beradab dan berperikemanusiaan.

8. Setiap orang dewasa yang belum mendapatkan pekerjaan diberi santunan oleh negara dalam

jumlah yang layak untuk hidup sehari-hari sampai ia mendapatkan pekerjaan untuk

membiayai kehidupannya.

9. Semua sumber daya alam di darat, di hutan, di lautan dan di dalam perut bumi Indonesia

harus dikelola secara terbuka dan se-efisien mungkin.

10. Korupsi harus dihapuskan dari bumi Indonesia.

11. Hukum harus ditegakkan di seluruh wilayah hukum negara Indonesia dan meliputi seluruh

bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

12. Lembaga-lembaga Pemerintahan hanya boleh dipimpin dan dikelola oleh orang-orang warga

negara Indonesia yang professional / kapabel, bermoral tinggi, memiliki dasar agama yang

kuat (dikenal), menghargai pluralisme / perbedaan , berwawasan multikulturalisme , jujur

dan mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri atau

keluarganya/sukunya/agamanya/kelompoknya ditambah dengan beberapa kriteria

seperti :

- Hanya mempunyai kewarga-negaraan yang tunggal, warga negara Indonesia.

- Tidak pernah dihukum karena terlibat dalam perbuatan tindak pidana korupsi atau

perbuatan pidana lainnya.

- Kehidupan pribadinya dan keluarganya tidak tercela.

13. Pembangunan industri dilakukan bersamaan dengan pembangunan pertanian atau agro

industri.

Program Kerja PDS

1. Di Bidang Politik, Pemerintahan dan Keamanan :
a. Mensosialisasikan hakekat yang terkandung dalam kelima dasar negara yang tercantum

dalam pembukaan UUD 1945 secara terus-menerus kepada semua aparat penyelenggara

negara dan pemerintahan dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah dan kepada

semua organisasi-organisasi kemasyarakatan sampai ke tingkat Desa atau Kelurahan.

b. Mengambil semua langkah dan tindakan yang diperlukan baik berupa upaya pencegahan

maupun perlindungan terhadap semua anasir yang mengganggu atau menghalangi atau

mencoba mengganggu atau menghalangi pelaksanaan peribadatan termasuk gangguan,

ancaman terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pelaksanaan

peribadatan tersebut.

c. Penyederhanaan organisasi pemerintah dan rasionalisasi Pegawai Negeri sampai kepada

yang betul-betul bermanfaat dan sangat diperlukan. Praktek PNS sebagai alat

mempertahankan dan mengabdi kepada kekuasaan, harus diganti dengan konsep dan

praktek bahwa PNS sebagai Pelayan Masyarakat yang professional.

d. Sistem penggajian Pegawai Negeri, anggota angkatan bersenjata, anggota Kepolisian, para

petugas penegak hukum akan ditingkatkan secara signifikan.

e. Perlu ada suatu badan penguji setiap peraturan perundang-undangan tanpa perlu

menunggu keluhan dari kelompok masyarakat yang menjadi objek peraturan perundang-

undangan tersebut dalam kaitannya dengan bertentangan-tidaknya dengan peraturan

perundangan yang lebih tinggi atau yang secara material/substansial harus diatur dengan

Undang-Undang.

f. Menetapkan peraturan perundangan tentang kriteria-kriteria untuk diangkat menjadi

pejabat penyelenggara negara dan pemerintahan untuk penyelenggara negara dan

pemerintahan diseluruh wilayah hukum Indonesia sebagai dimaksud dalam Visi Partai

Damai Sejahtera.

g. Menetapkan secara tegas dalam suatu konitmen dan perundang - undangan bahwa azas

yang dianut dalam ajaran Trias Politika di Indonesia adalah Azas pemisahan kekuasaan

dan bukan azas pembagian kekuasaan.

2. Di Bidang Hukum dan Penegakan Hukum :
a. Menetapkan Undang-Undang pembatasan tindak pidana korupsi yang baru yang

menganut azas pembuktian terbalik.

b. Menetapkan Undang-Undang tentang wajib pendaftaran harta kekayaan pribadi dan

keluarga bagi pejabat penyelenggara negara dan pemerintahan sekurang-kurangnya setiap

dua tahun.

c. Menetapkan Undang-Undang tentang kerahasiaan usaha perbankan yang mewajibkan

pengurus usaha perbankan tersebut dengan menunjukkan surat tugas secara tertulis :

- Memberi izin untuk memasuki halaman dan ruangan usaha perbankan tersebut.

- Memberi izin untuk memeriksa buku-buku dan atau dokumen-dokumen berkenan

dengan tabungan atau simpanan seseorang pejabat atau Pegawai Penyelenggara

Negara atau Pemerintahan yang diduga tersangkut dalam perbuatan tindak

pidana korupsi.
- Menyerahkan surat-surat atau dokumen-dokumen berkaitan dengan tabungan

atau simpanan dimaksud untuk dikuasai untuk sementara, kepada Badan

Pemeriksa Keuangan Negara atau Badan yang ditetapkan dengan Undang-

Undang, untuk diperiksa dan diteliti dalam kaitan dengan suatu perbuatan

tindak pidana korupsi.

d. Menetapkan Undang-Undang yang memberi wewenang kepada Badan Pemeriksa

Keuangan Negara atau Badan yang ditetapkan dengan Undang-Undang untuk meminta

dan mendapatkan keterangan yang diperlukan dari Pejabat atau Pegawai Penyelenggara

Negara atau Pemerintahan yang diduga atau patut diduga terlibat dalam suatu perbuatan

tindak pidana korupsi.

e. Membentuk Undang-Undang tentang penetapan badan peradilan khusus untuk mengadili

perbuatan atau seseorang yang diduga terlibat dalam suatu perbuatan tindak pidana

korupsi.

f. Menetapkan Undang-Undang tentang pembentukan Badan Pengawas Khusus untuk

mengawasi ketaatan mengenai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang dan peraturan

pada sektor pemerintah dan sektor swasta.

g. Menetapkan Undang-Undang yang mengatur kewenangan mengenai pemberian hak

pengelolaan Sumber Daya Alam di darat, di dalam bumi, di laut dan di udara dalam

wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Di Bidang Pertahanan dan Keamanan.
a.Menetapkan Undang-Undang tentang perlindungan hukum terhadap gangguan keamanan

kehidupan diri pribadi dan keluarga setiap penduduk dalam wilayah Negara Indonesia, baik

berupa upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan gangguan keamanan terhadap

diri pribadi, kelompok masyarakat serta harta bendanya.

b. Menetapkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk

turut serta secara reguler atau temporer dalam rangka pembelaan negara dari serangan

pihak asing.

4. Di Bidang Ekonomi dan Keuangan :
a. Menetapkan Undang-Undang tentang ketentuan dan tata cara pemberian hak untuk

pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di daratan, dalam bumi, air dan udara untuk

mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan Negara

Indonesia.

b. Menetapkan sistem perpajakan yang baru yang dapat lebih meningkatkan pendapatan

negara tetapi tetap memperhatikan azas keseimbangan dan keadilan atau azas

proporsionalitas.

c. Menetapkan Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan negara yang lebih

memungkinkan tercegahnya segala bentuk penyimpangan, pemalsuan, manipulasi dan

perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi Keuangan Negara.

d. Menetapkan Undang-Undang tentang pajak-pajak usaha perindustrian dan perdagangan

yang dapat memungkinkan tercegahnya upaya-upaya pemalsuan atau penyelundupan

dokumen yang berhubungan dengan usaha industri dan transaksi perdagangan.

e. Menetapkan Undang-Undang pokok tentang kewenangan menetapkan biaya-biaya

berkaitan dengan pemberian jasa-jasa publik pada semua satuan kegiatan pemerintah dari

pusat sampai ke daerah-daerah.

f. Menetapkan Undang-Undang yang mengatur pertimbangan pembagian pendapatan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut hasil-hasil pemungutan pajak-

pajak oleh pemerintah pusat di daerah-daerah.

g. Menetapkan Undang-Undang tentang pembagian hasil-hasil eksploitasi atau Pemanfaatan

sumber-sumber daya alam yang ada di daerah-daerah dalam wilayah negara Indonesia

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom serta pihak investor lokal

maupun asing secara adil dan proporsional.

h. Menetapkan Undang-Undang tentang pajak di bidang perfilman dan profesi keartisan dll.

i. Menetapkan Undang-Undang tentang usaha jasa pelayanan kesehatan, pengacara dan

notaries dll.

j. Menetapkan Undang-Undang tentang pemberian jasa perantara di bidang perdagangan

dan transaksi-transaksi lainnya.

k.Dan menetapkan / merevisi berbagai perundangan yang actual serta kondusif sehingga

dapat menunjang lancarnya system mekanisme berbangsa dan bernegara yang baik.

5. Di Bidang Pendidikan :
a. Menetapkan Undang-Undang tentang pendidikan yang berorientasi terutama untuk

pemahaman hakekat yang terkandung dalam Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945

dengan penekanan kepada pemahaman hakekat yang terkandung dalam dasar negara

kebangsaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Menetapkan Undang-Undang tentang pembebasan pembayaran pendidikan sampai

dengan tingkat Sekolah Menengah Umum.

c. Menetapkan Undang-Undang tentang kewajiban semua pengelola dan pimpinan sekolah

dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum baik yang dikelola

pemerintah maupun swasta untuk menyediakan guru-guru khusus untuk mata pelajaran

dasar-dasar negara Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 khususnya mata pelajaran

dasar negara kebangsaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Menetapkan kurikulum yang proporsional berorientasi kepada kemampuan yang

produktif, berkarakter, dan berkepedulian sosial yang tinggi serta dapat leluasa

menghadapi kompetisi dan pergaulan Internasional di Era Globalisasi.

6. Di Bidang Industri : Umum, Perumahan dan Pariwisata :
a. Menetapkan Undang-Undang tentang penetapan lokasi pembangunan industri dan industri

perumahan khususnya yang tidak mengganggu areal pertanian subur.

b. Menetapkan Undang-Undang tentang pemberian ganti rugi atas penggunaan tanah

pertanian atau yang dipersamakan untuk lokasi pembangunan industri dan industri

perumahan.

c. Menetapkan Undang-Undang tentang perluasan daerah industri pariwisata ke seluruh

wilayah negara Indonesia.

7. Di Bidang Pertanian :
a. Menetapkan Undang-Undang tentang penetapan wilayah-wilayah dalam suatu daerah

yang terlarang untuk digunakan sebagai lokasi industri umum dan industri perumahan.

b. Menetapkan Undang-Undang tentang pembinaan para petani untuk pengembangan jenis-

jenis tanaman ekspor dan tanaman jangka panjang.

c. Menetapkan Undang-Undang tentang pemberian bantuan kepada usaha-usaha tanaman

ekspor dan tanaman jangka panjang.

d. Mengembangkan produk-produk unggulan dibidang pertanian.

8. Di Bidang Kesehatan :
a. Menetapkan Undang-Undang tentang pelaksanaan pemeliharaan kesehatan seluruh warga

negara Indonesia berdasarkan sistem asuransi kesehatan menyeluruh.

b. Menetapkan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pendidikan dokter Spesialis dalam

rangka percepatan pelayanan kesehatan oleh dokter Spesialis sampai ke Ibukota Daerah

Kecamatan.

c. Menetapkan Undang-Undang tentang penetapan jumlah pasien maksimal yang boleh

ditangani oleh dokter umum dan dokter Spesialis yang bekerja part time atau full time

untuk setiap hari.

d. Menetapkan Undang-Undang yang mewajibkan industri Farmasi khususnya industri obat-

obatan untuk paling lama tahun 2005 sudah harus dapat memproduksi bahan baku obat

setidak-tidaknya bahan baku obat-obatan untuk jenis-jenis penyakit-penyakit tropis.

e. Menetapkan Undang-Undang tentang kewajiban negara untuk menanggung seluruh biaya

pemeliharaan kesehatan warga negara Indonesia yang tidak mampu, terlantar dan para

usia lanjut yang tidak mempunyai sanak saudara dekat yang mampu.

9. Di Bidang Penelitian dan Pengembangan :
a. Menetapkan Undang-Undang tentang peningkatan usaha penelitian dan pengembangan

dalam bidang-bidang :
1) Industri pertanian, perikanan dan peternakan;
2) Industri pada umumnya dan industri dasar ;
3) Industri yang menyangkut penggunaan teknologi modern.

b. Menetapkan Undang-Undang tentang penetapan gaji khusus bagi para peneliti dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada semua sektor industri.

c. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak perlu alergi terhadap pengisian data dan

informasi yang dibutuhkan bagi para peneliti secara akurat dan proporsional.